• Minggu 19 September 2021

Direktur LKBH SPSI Lampung Dukung Penuh Aksi Mogok Kerja Buruh dalam Menentang RUU Cipta Kerja

  • Maklumat Nasional
  • Senin, 05 Oktober 2020 - 3:08 PM
  • Nasional,
  • dibaca : 282 pembaca

Rapat LKBH SPSI Lampung di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin (5/10/2020).

Bandar Lampung, Maklumat Nasional - Beberapa hari belakangan ini marak isu mengenai rencana aksi mogok Nasional selama tiga hari yang akan dilakukan oleh buruh-buruh di indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).
 
Hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Lampung Muhammad Ridwan, Senin (5/10/2020).
 
Ridwan mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung aksi tersebut yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan buruh dengan sejumlah isu yang dibahas dalam Omnibus Law.
 
Ridwan menyatakan bahwa aksi mogok Nasional sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa fungsi Serikat Pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
 
Ada beberapa isu yang akan sangat merugikan buruh ke depannya di dalam RUU Cipta Kerja, salah satunya mengenai pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti, jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan lain-lain.
 
Menurut Ridwan, RUU Cipta Kerja tersebut sangatlah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan sangat merugikan kaum buruh, serta diduga terlihat jelas adanya kepentingan politik antara petinggi Pemerintah dan Perusahaan.
 
Sehingga ke depannya tidak hanya akan berdampak kepada kaum buruh saja, tetapi juga kepada perekonomian masyarakat luas, salah satunya akibat daripada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak memberikan hak pesangon kepada buruh nantinya.
 
"Di dalam RUU Cipta Kerja tersebut menyatakan Pemerintah akan menghapus UU ketenagakerjaan pasal 164 dan 165, jadi nantinya pekerja/buruh yang dipecat karena perusahaan mengalami kerugian dan pailit, buruh tersebut tidak akan mendapatkan pesangon," jelas Ridwan.
 
Dia pun berharap dalam Rapat Paripurna DPR RI nantinya, para wakil rakyat tersebut dapat mempertimbangkan dan memutuskan yang terbaik dengan keadilan yang dapat mewakili rakyatnya atau melindungi buruh-buruh di indonesia khususnya.

« Sebelumnya FPII Sumut: Terkait Penganiayaan Jurnalis di Pematang Siantar, Kapolda

Selanjutnya » Dewan Pers Indonesia Kecam Intimidasi Oknum Polisi Terhadap Jurnalis D

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender