• Minggu 01 Agustus 2021

DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2018

  • Maklumat Nasional
  • Rabu, 03 April 2019 - 3:02 PM
  • Lampung,
  • dibaca : 486 pembaca

Suasana rapat paripurna DPRD penyampaian LKPJ Bupati Lampung Tengah TA 2018.

Lampung Tengah, Maklumat Nasional – Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Tahun Anggaran (TA) 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Tengah di gedung dewan setempat, Selasa (2/4/2019).

Dalam penyampaiannya, Bupati Loekman mengatakan bahwa arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TA 2016-2021 dengan visi terwujudnya pembangunan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang aman, maju, sejahtera, dan berkeadilan yang dijabarkan melalui berbagai misi, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang rencananya akan dilaksanakan berkesinambungan selama lima tahun.

Kemudian, dalam hal keuangan daerah sendiri, Pemkab mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi pengelolaan keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“LKPJ akhir TA 2018 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban kepala daerah yang didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan untuk pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada hasil perhitungan sementara laporan realisasi anggaran TA 2018,” kata Loekman.

Loekman juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.546.700.281.403,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.474.608.077.334,00 atau sebesar 97,17 persen dari target pendapatan daerah.

Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 165.411.403.889,54, Dana perimbangan sebesar Rp. 1.808.255.062.561,00, pendapatan lain-lain yang sah Rp. 496.571.666.757,06.

Untuk belanja daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.600.914.765.683,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.388.867.281.594,57 atau sebesar 91,85 persen dari target belanja daerah.

Realisasi tersebut dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.469.643.931.275,86 yang digunakan untuk gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), serta belanja tak terduga.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 919.223.395.318,71 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non tunai pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pembiayaan daerah.

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (silpa) tahun 2018 sebesar Rp. 139.955.235.020,15.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi secara umum telah dilaksanakan secara optimal, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang, sesuai dengan kondisi dan keuangan daerah.

Beberapa hasil pembangunan yang tercapai selama tahun 2018 di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah yakni penguatan kelompok lembaga PAUD, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga pendidik, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, pembangunan laboratorium IPA, peningkatan kesejahteraan guru honorer/non PNS, penyediaan biaya operasional sekolah, memfasilitasi penyelenggaraan ujian SD, SMP, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah.

Pada bidang kesehatan, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah yaitu pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk unit pelayanan kesehatan dasar, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah untuk mendapatkan kekebalan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, pengadaan kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling), penambahan ruang Puskesmas, pengadaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas, pengadaan Jaminan Persalinan (Jampersal) serta pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat miskin yang belum tercover oleh iuran BPJS dari pemerintah pusat.

“Secara umum keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari angka kematian ibu yang turun menjadi 50 dari 56 orang pada tahun 2017 per 1000 kelahiran hidup,” jelas Loekman. (Adv)

« Sebelumnya APTIKNAS Dorong Kesetaraan Pemanfaatan Teknologi Melalui Industri 4.0

Selanjutnya » DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna Istimewa Peringati HUT ke-55 Lampu

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender