• Rabu 23 Juni 2021

DPRD Lampung Tengah Mengesahkan Dua Raperda

  • Maklumat Nasional
  • Rabu, 06 Juni 2018 - 2:05 PM
  • Lampung,
  • dibaca : 931 pembaca

Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi.

Lampung Tengah, Maklumat Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di gedung DPRD setempat, Rabu (06/06/2018).

Dua Raperda tersebut adalah perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala kampung dan peraturan tentang penataan kampung.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi dan dihadiri juga Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto.

Dalam sambutannya, Loekman mengucapkan terima kasih kepada DPRD khususnya Bapemperda yang telah membahas Raperda usulan Pemkab dan masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya.

“Sehubungan dengan Raperda yang pertama, secara garis besar kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, terhadap Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Kampung sebagai tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XlIl/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf G dan Pasal 50 ayat (1) huruf O Undang-Undang Nomor 06 Tahun 20l4 tentang desa, yaitu penghapusan persyaratan calon kepala kampung dan perangkat kampung tentang domisili calon di kampung setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran,” terangnya.

Menurutnya, Raperda itu nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung ke depan, bahwa semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dapat mencalonkan kepala kampung di manapun termasuk di Lampung Tengah.

“Dengan adanya penambahan pasal- pasal terkait kepala kampung terpilih yang terkena masalah hukum sebelum pelantikan, ini akan menambah jelas bagaimana langkah-langkah yang diambil Pemkab seandainya adanya kepala kampung terpilih yang terkena masalah hukum sebelum pelantikan,”jelasnya.

Loekman menambahkan, Raperda yang kedua yaitu tentang penataan kampung adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung, dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa beserta petunjuk umumnya.

“Raperda penataan kampung ini diharapkan ke depan sebagai pedoman bagi Pemkab dalam melakukan parama kampung yaitu berupa pembentukan, penghapusan, perubahan status, dan penetapan kampung berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kampung dengan tetap memperhatikan kearifan lokal kampung,” pungkas Loekman. (Adv)

« Sebelumnya DPRD Gelar Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Lamp

Selanjutnya » DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna LKPj Bupati TA 2017

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender