• Rabu 23 Juni 2021

FPII Nilai PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Kebiri Kebebasan Pers

  • Maklumat Nasional
  • Selasa, 29 Desember 2020 - 8:35 PM
  • Nasional,
  • dibaca : 113 pembaca

Anggota Deputi Advokasi FPII Nurhadi saat melakukan peliputan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Jakarta, Maklumat Nasional - Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (6) Tentang Protokol Persidangan, diatur kewajiban sebelum persidangan dimulai agar wartawan terlebih dahulu meminta izin kepada Hakim atau Ketua Majelis untuk mengambil foto, rekaman audio, atau rekaman video.
 
Selain itu, pada Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2020 ini juga mengkualifikasikan pelanggaran Pasal 4 Ayat (6) sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.
 
Menyikapi PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan yang dikeluarkan pada 4 Desember 2020 yang lalu, Forum Pers Independen Indonesia (FPII) angkat bicara.
 
Anggota Deputi Advokasi FPII Nurhadi menilai bahwa larangan mengambil foto, rekaman audio, atau rekaman video di dalam persidangan seharusnya hanya saat sidang perkara kesusilaan dan persidangan Anak.
 
Pada prinsipnya, proses persidangan terbuka untuk umum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, pengambilan foto, rekaman audio, atau rekaman video merupakan bentuk keterbukaan informasi publik.
 
"Tidak relevan jika harus didahului dengan minta izin Hakim atau Ketua Majelis," ujar Nurhadi kepada media jaringan FPII via telepon seluler, Senin (28/12/2020).
 
Menurut pria yang biasa disapa om black ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut akan menghambat fungsi dan peran Pers dalam mencari dan menyiarkan informasi kepada publik.
 
"Kehadiran wartawan dalam persidangan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik yang telah diatur oleh UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Bab II Pasal 4 Ayat (3)," jelas om black.
 
Dalam UU Pers, tambah Nurhadi, telah ada jaminan terhadap kemerdekaan Pers dan ada hak Pers Nasional untuk mencari, memperoleh, atau menyebarluaskan gagasan serta informasi. Semestinya MA tidak menghalangi atau membatasi kerja wartawan melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2020.
 
Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Media Cetak dan Online Nasional ini juga menegaskan bahwa sebagai kontrol sosial, peran wartawan di dalam persidangan dinilai dapat meminimalisir praktik mafia peradilan yang dapat mengganggu independensi Hakim dalam memutus suatu perkara.
 
Keberadaan wartawan di dalam ruang persidang sangat penting. Hal tersebut guna menjamin proses peradilan berjalan sesuai peraturan atau sesuai SOP. Jika akses peliputan didalam ruang sidang dibatasi, disinyalir akan membuat para Mafia Peradilan semakin leluasa tanpa adanya pengawasan (sosial control) dari Wartawan.
 
"Wartawan adalah perwakilan mata dan telinga untuk masyarakat. Kalau peran wartawan dibatasi bahkan ditutupi, saya yakin hal itu dapat membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Dan nantinya akan bermunculan opini publik terkait dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2020," ungkap om black.
 
Om black mewakili FPII berharap kepada MA agar mencabut kembali PERMA Nomor 5 Tahun 2020 karena PERMA tersebut dianggap dapat menghambat hak wartawan dalam mencari, mengelola, atau menyebarluaskan gagasan serta informasi.
 
Perlu diketahui bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 
Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
 
Hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting di Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
 
Dasar Hukum UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

« Sebelumnya Pelantikan BPC HIPMI Lampung Selatan Berjalan Sesuai Harapan

Selanjutnya » Pentas Seni dan Canggot Muda-Mudi Hulu Sungkai Berjalan Meriah dengan

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender