• Senin 20 September 2021

Halangi Kerja Jurnalis, Oknum Petugas Keamanan PT Pelindo II Terancam Pidana

  • Maklumat Nasional
  • Selasa, 08 Desember 2020 - 10:42 PM
  • Lampung,
  • dibaca : 141 pembaca

Logo FPII.

Bandar Lampung, Maklumat Nasional - Oknum petugas keamanan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Panjang, Bandar Lampung diduga menghalang-halangi wartawan saat ingin meliput di Pelabuhan Panjang.
 
Hal tersebut disampaikan oleh kedua wartawan yang mengalami kejadian tidak enak ini yakni Riyanto selaku Pemimpin Redaksi mediasiber.co.id bersama rekan kerjanya Elizar, Senin (7/12/2020).
 
Mulanya, mereka hendak meliput bongkar bungkil di dermaga B Pelindo II atau Pelabuhan Panjang, namun dicegah oleh oknum petugas keamanan atau security setempat.
 
Ilyas, salah satu security yang sedang bertugas tidak memberikan izin kepada Riyanto dan Elizar untuk meliput di dermaga B Pelabuhan Panjang dengan alasan harus ada izin dari komandannya.
 
Ilyas mengatakan bahwa ia ingin menelepon komandan regunya terlebih dahulu seraya meminta Riyanto dan Elizar menepikan kendaraan ke bahu jalan.
 
Tidak berselang lama, Iwan Kamajaya selaku komandan regu security Pelabuhan Panjang tiba dan berkata tidak boleh melakukan peliputan semua kegiatan yang ada di sana karena setiap ada wartawan yang ingin meliput harus ada surat izin dari PT Pelindo II Panjang atau Port Facility Security Officer (PFSO).
 
Iwan justru menyuruh Riyanto dan Elizar untuk meminta surat izin kepada PT Pelindo II terlebih dahulu.
 
Kedua wartawan dari media yang sama yaitu mediasiber.co.id tersebut lantas tidak jadi melakukan peliputan.
 
Hal yang dilakukan oleh oknum security Pelabuhan Panjang ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama pada Pasal 4 Ayat 1 yang disebutkan bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi setiap warga negara, Ayat 2 disebutkan bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, Ayat 3 disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan atau informasi, serta pada Pasal 18.
 
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 
Selan itu, diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F yang disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 
Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Lampung mendesak agar aparat penegak hukum menindaklanjuti adanya dugaan perbuatan melawan hukum ini.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FPII Setwil Lampung Aminudin yang diwakili Riyanto selaku Bendahara FPII Setwil Lampung.
 
"FPII adalah organisasi Pers yang konsisten membela jurnalis. Maka, langkah selanjutnya akan mengambil sikap untuk melaporkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum," jelas Riyanto.
 
Sampai berita ini diterbitkan, pihak PT Pelindo II sendiri belum dapat dimintai keterangan terkait persoalan ini.

« Sebelumnya Menang Pilkada Lampung Tengah, Musa Ahmad-Ardito Wijaya Ajak Media Cip

Selanjutnya » Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Korban Kecelakaan Perahu Nelayan Mu

Berita Terkait

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender