• Rabu 25 Mei 2022

Komisi A DPRD Sumatera Utara Adakan Audiensi dengan DPD SPRI Bahas Belanja Iklan Nasional

  • Maklumat Nasional
  • Sabtu, 06 Februari 2021 - 6:12 PM
  • Lampung,
  • dibaca : 148 pembaca

Suasana audiensi Komisi A DPRD Sumatera Utara dengan DPD SPRI Sumatera Utara.

Medan, Maklumat Nasional – Pembahasan belanja iklan nasional yang rencananya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terus bergulir. Kini, rencana itu mendapat sambutan yang positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Hendro Susanto memandang akan pentingnya belanja iklan nasional bagi daerah.
 
Hal tersebut dikemukakan oleh Hendro Susanto saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara Devis Karmoy di ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara, Jumat (5/2/2021).
 
Ketua DPD SPRI Sumatera Utara Devis Karmoy beranggapan bahwa potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya menyejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk undang-undang dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.
 
"Jadi, coba kami dikasih data, berapa potensi belanja iklan nasional yang saat ini dimonopoli oleh perusahaan (agency), regulasinya apa, apakah ada undang-undang turunan untuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, itu nanti (menjadi) dasar kita untuk melakukan kajian," ujar Hendro Susanto.
 
Hendro menilai jika belanja iklan nasional berpotensi menambah PAD, DPRD Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan para penggagas.
 
Dalam audiensi tersebut, Hendro yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara Timbul Sinaga sebagai pihak yang berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.
 
"Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaborasi potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara," tuturnya.
 
Hendro menambahkan, dengan memperoleh informasi terkait belanja iklan nasional yang memiliki potensi besar bagi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara akan mengatur sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
 
"Dan informasi terkait belanja iklan nasional yang disampaikan, kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi harus (dari) anggota atau fraksi atau Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara. Jadi, jalurnya nanti masuk ke Komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi Ranperda atau Prolegda tahun berikutnya," bebernya.
 
Hendro mengatakan bahwa untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.
 
"Jadi, syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu (saja) kok nggak sulit," ungkapnya.
 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota disebutkan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi masing-masing dalam pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara Timbul Sinaga memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumatera Utara Devis Karmoy untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan nasional.
 
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Abdul Rahim Siregar kepada Devis Karmoy dalam audiensi tersebut.
 
Abdul Rahim Siregar menyatakan dukungannya terkait rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.
 
"Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda kan ada dua, ada yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan ada yang inisiatif DPRD. Dan ini harus dibekali dengan naskah akademik," pungkasnya.

« Sebelumnya MKKS SMA Lampung Tengah Adakan FLS2N Tahun 2021

Selanjutnya » Pakar Hukum: Perda tentang Belanja Iklan Nasional Sangat Penting

Berita Terkait

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender