• Senin 20 September 2021

Pemprov Lampung Berhasil Entaskan 41 Persen Desa Sangat Rentan Pangan

  • Maklumat Nasional
  • Rabu, 06 September 2017 - 9:32 AM
  • Lampung,
  • dibaca : 447 pembaca

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Bandar Lampung, Maklumat Nasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sejak 2012 hingga 2016 berhasil menurunkan 41 persen atau sebanyak 71 dari 172 desa berkategori sangat rentan pangan.

Selain itu, dalam kurun waktu yang sama, Pemprov Lampung juga menurunkan desa rentan pangan dari 512 menjadi 312 desa.

Atas keberhasilan itu, sejak 2016, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakilnya Bachtiar Basri bersama pemerintah pusat kemudian mempertajam program tersebut menjadi kawasan Ketahanan Mandiri Pangan (KMP).

“Setelah lepas dari status sangat rentan dan rentan, Pemprov Lampung ingin lebih banyak kawasan menjadi tahan pangan. Pada akhirnya, kita ingin tidak hanya tahan pangan, tapi juga berdaulat secara pangan,” ungkap Gubernur Ridho, Kamis (24/8/2017).

Sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, Gubernur Ridho tetap mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan dalam merancang program.

Program unggulan Pemprov Lampung seperti Gerbang Desa Saburai juga diarahkan pada desa-desa yang sangat rentan dan rentan pangan.

Sejak 2012 hingga 2016, dana yang dikucurkan untuk mengentaskan desa tersebut mencapai Rp73,6 miliar dengan menjangkau 97 desa dan 7.660 rumah tangga di 15 kabupaten atau kota.

Strategi yang diterapkan dengan membentuk 383 kelompok afinitas. Sebanyak 145 (37 persen) di antaranya pada bidang on farm seperti budidaya pertanian, peternakan itik, budidaya ikan, penggemukan sapi, kerbau, kambing, dan sarana produksi pertanian. Kemudian, 121 kelompok afinitas pada bidang off farm seperti pengolahan hasil pertanian, home industry kripik pisang, gula aren, dan kopi bubuk.

Ada juga 117 kelompok (34 persen) yang non-farm seperti usaha simpan pinjam, produksi batu-bara, dan geribik.

“Proses pengentasan desa-desa ini masih berjalan dengan mengucurkan dana Rp100 juta per desa,” kata Gubernur Ridho.

Besarnya dampak penurunan status desa sangat rentan itu, kemudian membuat Pemprov Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan melanjutkannya dengan menggabungkan lima desa dalam satu kelompok dengan pendekatan usaha berbasis sumber daya lokal.

Sejak 2015, Pemerintahan Gubernur Ridho membentuk enam KMP yang difokuskan di Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Barat.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnardi, KMP merupakan perluasan skala usaha dengan menggabungkan semua potensi desa yang berdekatan.

“Kegiatannya pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok, dan kelembagaan,” ujar Kusnardi.

Strategi pengembangan KMP yang dikembangkan oleh Pemprov Lampung dibagi lima tahapan yang dimulai sejak 2015.

Pada tahap persiapan di 2015, difokuskan pada seleksi lokasi, apresiasi pengembangan kawasan, pelatihan, dan pendampingan.

Seleksi lokasi berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA).

Pada tahap kedua di 2016, fokus pada penumbuhan dan pengembangan usaha budidaya tanaman, dan pemeliharaan ternak ikan oleh kelompok.

Kegiatan ini memanfaatkan dana Rp100 juta per kelompok. Program ini dilanjutkan pada tahap pengembangan juga dengan dana Rp100 juta yang fokus pada pengolahan hasil dan pusat pemasaran bersama. “Program ini nantinya berlanjut pada tahap kemandirian dan keberlanjutan, sehingga benar-benar desa yang rentan menjadi tahan pangan,” jelas Kusnardi. (*)

« Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Lepas Rombongan Peserta Tur K

Selanjutnya » Gubernur Lampung: Krakatau Festival Dapat Menjadi Ajang Promosi Wisata

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender