• Minggu 01 Agustus 2021

Sebagian Warga Lampung Barat Keluhkan Besarnya Biaya Pembuatan PTSL

  • Maklumat Nasional
  • Minggu, 19 Januari 2020 - 8:38 PM
  • Lampung,
  • dibaca : 307 pembaca

Sertifikat PTSL

Lampung Barat, Maklumat Nasional - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 lalu, menurut pantauan media yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia (FPII) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Pelaksanaan program tersebut juga sarat dengan masalah, termasuk lambatnya proses pembuatan sertifikat dan besarnya pungutan biaya yang diminta oleh pihak panitia di masing-masing pekon atau desa.

Banyak pertanyaan yang muncul di antara masyarakat Lampung Barat terkait besarnya biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon PTSL, khususnya masyarakat Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau yang diminta biaya lebih dari Rp600 ribu per sertifikat dan sampai hari ini sertifikat itu belum mereka terima.

Sedangkan, panitia pembuatan sertifikat menjanjikan kepada masyarakat Pekon Sukarame bahwa sertifikat akan diserahkan pada akhir tahun 2019.

Menurut Ketua FPII Sekretariat Wilayah (Setwil) Lampung Aminudin, bila mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan) yakni sebesar Rp200 ribu.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Barat dinilai melepas tanggung jawab dalam masalah besarnya biaya yang dikeluhkan oleh masyarakat untuk pembuatan sertifikat tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Suparno, pegawai di BPN Lampung Barat ketika dimintai tanggapan oleh salah satu media setempat yang tergabung dalam FPII mengatakan bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tidak menjadi tanggung jawab BPN dan BPN tidak pernah menganjurkan panitia melakukan pungutan.

Menurutnya, jika pungutan tersebut dianggap bermasalah maka menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan pungutan di tingkat pekon.

Sementara, terkait masyarakat yang mengajukan PTSL di beberapa kecamatan yang sampai saat ini belum menerima sertifikat, pihaknya masih menunggu instruksi dari Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus karena rencananya sertifikat akan dibagikan secara simbolis oleh Parosil.

Aminudin mengatakan bahwa program PTSL ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Di dalam Inpres itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kapolri; Jaksa Agung; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Kepala Lembaga Penerbangan dan Antaraiksa Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur dan Para Bupati/Wali Kota di Indonesia.

Sementara Keputusan Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu (*)

« Sebelumnya FPII Setwil Kepri Jalin Sinergitas dengan Polda Setempat

Selanjutnya » Sidang Lanjutan Sengketa Lahan Desa Bumi Daya, Pihak Tergugat Menyerah

Berita Terkait

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender