• Minggu 19 September 2021

Uji Materi UU Pers Resmi Diajukan ke MK

  • Maklumat Nasional
  • Rabu, 07 Juli 2021 - 11:41 PM
  • Nasional,
  • dibaca : 204 pembaca

Kuasa hukum pemohon uji materi UU Pers terhadap UUD 1945 di MK.

Jakarta, Maklumat Nasional – Permohonan pengujian materiil Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Online: 31/PAN.ONLINE/2021, Rabu (7/7/2021).

Pemohon uji materi UU Pers ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso.

Permohonan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum pemohon Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H., dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H. ke MK pada pukul 12:23 WIB secara online serta diterima oleh panitera MK Muhidin.

Usai mendaftarkan uji materi UU Pers ke MK secara online, salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata mengatakan bahwa pihaknya memohon kepada MK untuk dapat memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Pasal 15 Ayat (5) UU Pers serta memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas.

“Pasal 15 Ayat (2) Huruf f harus dimaknai dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers oleh masing-masing organisasi Pers. Sebab, selama ini fungsi tersebut dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya sendiri untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang Pers,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Vincent menjelaskan bahwa Pasal 15 Ayat (5) harus dimaknai sebagai keputusan Presiden yang bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi Pers, perusahaan-perusahaan Pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres Pers yang demokratis. Jika tidak dimaknai demikian, maka hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kuasa hukum pemohon lainnya, Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa pengujian Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Pasal 15 Ayat (5) UU Pers merupakan upaya hukum yang dijamin secara konstitusional dalam rangka mengupayakan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

“Dalam hal ini, pemohon yang menjalankan profesi sebagai wartawan dan terlibat dalam organisasi Pers. Selama ini, pemohon merasa bahwa perwujudan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Pasal 15 Ayat (5) UU Pers tidak sesuai dengan hakikat atau semangat penormaan dalam pembentukan UU. Oleh karenanya, pemohon melalui kuasa hukum memohon kepada MK untuk memberi tafsir konstitusional yang mengikat bagi pihak terkait, dalam hal ini Dewan Pers dan Presiden,” ujarnya.

Di tempat terpisah, salah satu pemohon, Soegiharto Santoso mengatakan bahwa dirinya berharap uji materi ini bisa meluruskan kesalahan penerapan UU Pers.

Sementara pemohon lainnya, Heintje Grontson Mandagie mengungkapkan bahwa uji materiil UU Pers ini bertujuan untuk mengembalikan kewenangan organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers.

“Jika uji materi ini dikabulkan maka setidaknya keikutsertaan kawan-kawan wartawan di acara musyawarah besar Pers dan kongres Pers tidaklah sia-sia," beber Mandagie yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia.

Hans Kawengian selaku pemohon juga berharap agar upaya uji materi UU Pers dapat menyelesaikan persoalan diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima wartawan, media, maupun organisasi Pers non konstituen Dewan Pers.

« Sebelumnya Pengacara Kondang Otto Hasibuan Bakal Hadapi Mahasiswa STIH IBLAM dala

Selanjutnya » Uji Materi UU Pers Segera Didaftarkan ke MK Pekan Depan

Komentar Kamu

Entertaiment

Kalender